POPULASI DAN AGENDA POLITIK


Tingkat pertumbuhan populasi selama satu abad terakhir dituduh sebagai penyebab mendasar tersudutnya dunia ke bibir jurang bencana; banyak dikatakan bahwa kita sekarang ini sedang kekurangan bahan pangan jika tetap ingin mempertahankan tingkat pertumbuhan populasi dunia. Para pendukung teori kepadatan penduduk pun berpendapat bahwa pertumbuhan populasi dunia yang meraksasa harus bertanggung-jawab terhadap kemiskinan, kehancuran lingkungan, dan kerawanan sosial. Perekonomian di Dunia Ketiga dipandang mustahil dapat tumbuh dan berkembang selama populasinya tetap tumbuh. Hal seperti inilah yang kemudian membuat lembaga-lembaga internasional dan pemerintah Dunia Ketiga mengembangkan berbagai program untuk membatasi tingkat pertumbuhan penduduk.

Pandangan-pandangan tersebut diperoleh dari asumsi perbandingan antara kuantitas dan kualitas dari suatu populasi dengan sumber daya serta penggunaannya. Besarnya populasi dianggap telah membuat ketimpangan global, di mana kebanyakan sumber daya (terutama pangan) dipergunakan untuk konsumsi populasi.

Namun, ketika semua asumsi yang terkait akibat dari pertumbuhan populasi diteliti lebih cermat, diketahui pula bahwa peningkatan populasi tidak pernah berkontribusi secara langsung, kausatif, dan determinatif, terhadap kebanyakan penyakit (fisik dan sosial) dunia saat ini. Justru yang semakin jelas adalah bahwa terdapat agenda politik yang terang-terangan dalam hal pemberian stereotip terhadap peningkatan populasi global sebagai penyebab potensi bencana dunia.

Agenda politik ini sesungguhnya dilakukan untuk mengubah dan menutup-nutupi penyebab sesungguhnya dari potensi bencana global, yakni gaya hidup Barat, susunan/sistem kehidupan masyarakat Barat, konsumerisme yang terancam tidak dapat diteruskan, serta kemiskinan dan pemanfaatan terang-terangan Dunia Ketiga agar Dunia Barat dapat tetap hidup dari sumber daya Dunia Ketiga.

Sementara itu, negara-negara maju juga menghadapi teka-teki yang sangat penting; Jepang, Rusia, Jerman, Swiss, dan kebanyakan Eropa Barat sedang mengalami penurunan populasi yang disebabkan oleh banyaknya program dan aktivitas pengurangan kelahiran. Negara-negara Barat lainnya pun, yang tidak mengalami penurunan populasi, sebenarnya mengalami tingkat imigrasi yang naik tajam.

Oleh karena kecilnya jumlah penduduk di Barat secara relatif terhadap Dunia Ketiga dan Dunia Islam, maka negara-negara tersebut kemudian dapat memiliki hak absah untuk menuntut sesuatu ataupun memaksakan sesuatu di dalam lembaga-lembaga internasional serta perwakilan-perwakilan mereka di badan-badan internasional. Isu over-populasi adalah alat yang sangat efektif untuk menjelek-jelekkan negara-negara yang populasinya meningkat, sembari melindungi negaranya dari potensi berkurangnya pengaruh mereka di masa mendatang.

Hal ini dapat dibuktikan dengan mudah dari fenomena masuknya Turki ke dalam Uni Eropa. Jika berhasil masuk menjadi anggota penuh Uni Eropa, Turki dengan jumlah penduduk hampir 70 juta orang, akan ‘dianugerahi’ jumlah kursi anggota parlemen Eropa terbesar kedua di dalam Parlemen Eropa. Sebagai tambahan, proyeksi demografis mengindikasikan bahwa jumlah kursi yang dimiliki Jerman akan dilampaui oleh Turki pada tahun 2020. Keanggotaan Turki tentu memiliki konsekuensi yang maha luas bagi arahan masa depan Uni Eropa, termasuk dalam hal isu besar mengenai rencana perluasan keanggotaan di masa depan. Ini adalah salah satu alasan mengapa akil Perancis, Valéry Giscard d’Estaing menentang keanggotaan penuh Turki. d’Estaing berpendapat bahwa hal tersebut akan memancing Maroko untuk juga menuntut keanggotaan penuh di Uni Eropa.

Sesungguhnya dunia tidaklah terlalu penuh, hanya saja, orang-orang Barat terlalu banyak (rakus) mengkonsumsi sumber daya alam. Bumi selalu cukup untuk manusia, kecuali bagi yang serakah – Gandhi.

– eppo

Advertisements