Liberalisasi media dan kehancuran demokrasi


Liberalisasi media kini sudah bukan merupakan ancaman lagi, melainkan sudah terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sebagaimana diketahui, kini media massa memiliki dua wajah, yang pertama adalah sebagai public sphare atau ruang public dan yang kedua sebagai institusi ekonomi. Sebagai ruang public, sebenarnya merupakan fungsi tradisional media dan hal ini yang menyebabkan media dianggap sebagai pilar pendukung tegaknya demokrasi. Namun, kini media massa juga dijadikan sebagai alat usaha untuk mengembangkan uang para pemilik modal. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan media kehilangan integritas terhadap fungsi utamanya, yaitu sebagai ruang public yang menjamin adanya interaksi antara pemirantah dengan rakyat dan atau rakyat dengan rakyat.

Terjadinya liberalisasi media tidak dapat dilepaskan dari lahirnya faham liberalisme atau neoliberal. Faham liberalism lahir dan berkembang pada abang 18 dan 19 untuk menggugat kekuasaan pemerintah yang sangat besar terhadap rakyat. Sementara setelah itu liberalisme lahir kembali dalam bentuk yang lebih radikal pada abag 20. Pada abad ini faham liberalisme lebih dikenal dengan neoliberal yang didominasi oleh pemikiran Adam Smith tentang ekonomi pasar. Robert McChesney (2001) mengatakan bahwa neoliberalisme pada tahap ini berkenaan dengan suatu keyakinan yang sangat kuat tentang kemampuan pasar untuk menggunakan teknologi – teknologi baru untuk memecahkan persoalan – persoalan social dengan hasil lebih baik dibandingkan dengan alternative lain.

Disisi lain, neoliberalisme juga merupakan filsafat politik, terutama kaitannya dengan kebebasan individu dan demokrasi. Kaum neoliberal percaya bahwa pasar adalah satu – satunya institusi yang tidak mencampuri dan membatasi kebebasan individu (Sugiono, 1999: 140). Hal ini yang kemudian menjadi latar belakang pemrintah dilarang mencampuri urusan pasar karena dianggap dapat menyebabkan distori. Jika demikian, maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pengaruh neoliberalism ini terhadap media massa yang ada sekrang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut nampaknya pendekatan ekonomi politik komunikasi dapat membantu usaha mencari penjelasannya.

Dikalangan ahli pendekatan ekonomi politik meliputi dua dimesi utama, yaitu: Pertama, pendekatan ini berusaha menjelaskan bagaimana media dan system komunikasi meneguhkan, menantang atau mempengaruhi kelas dan relasi social yang ada. Kedua, ekonomi politik melihat secara khusus bagaimana kepemilikan, mekanisme pendukung seperti iklan, dan kebijakan pemerintah berpengaruh pada isi media. Dengan menggunakan pendekatan tersebut kita dapat melihat bagaimana media yang berkembang sekarang ini.

Perkembangan media dari waktu kewaktu terus berubah. Jika dalam sejarah kita mendapati media – media yang dijadikan sebagai alat perjuangan, dalam beberapa waktu terakhirn ini juga sebenarnya tetap sama. Media massa dalam segala bentuknya memiliki fungsi tradisonal sebagai “ruang public” dimana disanalah rakyat dapat berinteraksi dengan bebas namun tetap bertanggungjawab. Interaksi tersebut bukan hanya terjadi antar sesama rakyat namun juga dengan pemerintah, sehingga dengan adanya hal dapat tercipta fungsi media sebagai watchdog (penjaga). Mungkin untuk melihat bagaimana peran penting media dalam negara demokrasi atau dalam demokratisasi kita semua dapat melihat revolusi yang terjadi di beberapa negara timur tengah dimana gerakan revolusi diawali dari penyebaran ide – ide melalui media jejaring sosial. Jika dewasa ini kita melihat bagaiamana peran yang dapat dimainkan oleh media jejaring social di timur tengah, lalu bagaimana dengan media mainstream lainnya, seperti koran dan televisi?.

Dengan menggunakan pendekatan eknomi seperti diatas, selanjutnya dapat diketahui dengan mudah tentang actor dan factor yang mempengarhui perkembangan media sekarang. Sebagaimana diketahui, dalam tatanan neoliberal bekerjanya ekonomi sangat ditentukan oleh mekanisme pasar, termasuk dalam hal ini media massa. Oleh karena itu, pertimbangan isi media massa akan ditentukan sesuai dengan kebutuhan pasar dibandingkan dengan kebutuhan individu sebagai warga negara. Sebagai akibatnya muncullah yang disebut komersialisasi. Sementara itu, sebagai konsekuensi penghormatan terhadap pasar dibandingkan dengan institusi lain, kelas kapitalis akan menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas social lainnya. Hal ini didukung oleh system neoliberal yang membatasi peran negara hanya sebagai wasit saja. Sehingga, ujung-ujungnya yang mampu menentukan isi media adalah korporat saja. Kebijakan deregulasi dan privatisasi turut mendukung terciptanya kondisi ini.

Dalam industri media massa, pengaruh korporasi tersebut terepresentasikan dalam bentuk ketergantungannya terhadap support iklan. Kosekuensi deregulasi, privatisasi dan liberalisasi media adalah pengalihan kepemilikan media kepada institusi – institusi swasta. Sebagai akibatnya, media akan dikelola menurut cara pandang perusahaan yang menempatkan output media sebagai produk yang mempunyai nilai ekonomi. Hidup matinya media akan sangat ditentukan oleh dukungan iklan. Dengan ketergantungan yang cukup kuat terhadap iklan yang berasal dari korporasi tidak mengherankan jika media massa tidak lagi kritis terhadap korporasi, terutama kepada mereka yang memberikan sumbangan besar terhadap media.

Tentunya fakta tersebut tidak menegasikan kekuatan para pemilik industry media yang juga sangat berpengaruh terhadap isi media. Sebagi contoh, pengamatan yang dilakukan oleh ISAI pada pemilu 2004 mengenai bagaimana stasiun-stasiun tv meliput kampanye, menunjukan adanya kecenderungan tersebut. Menurut temuan ISAI, Surya Paloh, pemilik Metro TV dan sekaligus fungsionari partai Golkar mendapatkan liputan lebih besar dibandingakan dengan elit politik lain, baik yang berasal dari partai Golkar sendiri maupun dari partai lain. Kasus lain juga dapat ditemukan pada stasiun televise ABC. Setelah dibeli oleh Disney, mereka dilarang meyiarkan demonstrasi di Disneyland mengani kebijakan upah buruh (Ignatius, Kompas, 4 Agustus 2004).

Kuatnya pengaruh kapitalisasi dalam industri media massa akhirnya melahirkan partik jurnalisme yang lebih dikendalikan oleh pasar atau yang sering disebut sebagai market driven journalism. Para ahli mendefinisikan market driven journalism sebagai berita yang mengikuti logika pasar guna menciptakan suatu lingkungan yang mendukung ke arah usaha komersialisasi (McManus seperti dikutip Kurpius, 2003: 77) dengan ciri sebagai berikut:

1. Media massa cenderung memilih area liputan dengan resistensi kecil dan cenderung mirip antara satu media dengan media lainnya dan mendorong para jurnalis untuk mendefinisikan berita berdasrakan kategori seperi: kriminalitas, pendidikan, hiburan dan lain sebaginya.

2. Para konsultan berita menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap liputan yang hampir seragam.

3. Pasar menjadi kekuatan yang menentukan rutinitas peliputan berita, pemilihan, dan pelaporan. Rutinitas semacam ini dibatasi oleh biaya – biaya liputan, sedapat mungkin laporan berita mengeluarkan biaya minimal, tetapi mampu menjangkau audience yang luas.

Fenomena ini pula yang menyebabkan munculnya junk news dalam bentuk infotainment dan tabloidisasi. Junk news ini merujuk pada berita-berita dengan kualitas rendah dan gambar-gambar dangkal sebagaimana halnya dengan junk food yang memiliki selera global tetapi berbahan baku miskin kualitas (Sopian, Pikiran Rakyat, 7 September 2004). Dalam market driven journalism liputan juga akan bergeser dari isu – isu politik jangka panjang menjadi berita – berita yang menyentuh kebutuhan personal masayarakat seperti life style, olahraga, kesehatan, kriminalitas dan lain sebagainya. Segmentasi dan targeting telah banyak mempengarhui media dan akhirnya memunculkan majalah dan koran yang sangat tersegmentasi berdasarkan kelompok pasar tertentu. Hal ini terjadi karena kuatnya pertimbangan – pertimbangan pasar dalam menentukan bagaimana media dikelola.

Disisi lain, media memegang peranan penting dalam kehidupan demokrasi. Terlebih di era termediasi seperti sekarang ini. Namun dengan adanya kapitalisasi media yang kemudian disebut market driven journalism ini media kehilangan kemampuannya sebagai penghubung elemen atau antar subsistem dalam politik demokrasi. Sebagai akbitnya, situasi media yang terliberalisasi menempatkan demokrasi dalam ancaman krisis. Setidaknya ada beberapa alasan yang dapat mendukung pendapat ini, yaitu:

1. Pendangkalan informasi yang diberikan media massa menyebabkan masyarakat untuk bersikap apolitis. Sebuah studi mengatakan bahwa semakin banyak seseorang mengkonsumsi berita komersil, maka semakin rendap pula kemampuan seseorang tersebut dalam memahami masalah-masalah politik dan kepentingan public.

2. Segmentasi dan targeting juga menjadi ancaman karena ada sekelompok individu dalam sebuah populasi lebih diutamakan dibandingkan dengan yang lain.

3. Kuatnya kapitalisasi media menyebabkan penurunan kualitas juranlisme. Sementara komersialisasi media juga menyebabkan menurunnya kredibilitas media massa di mata masayarakat.

4. Pasar yang cenderung oligopolistic akhirnya membuat korporasi dan komerisialisasi media menjadi persoalan yang problematic, karena pasar bukanlah kekuatan netral. Pasar disini mewakili dan merefleksikan kekuatan tertentu dalam masayarakat.

Kebebasan media massa yang ada sekarang ternyata merupakan kebebasan semu, karena dibelakangnya sudah ada kepentingan – kepentingan pemilik modal dan atau pihak lain yang memiliki kuasa untuk mengarahkan informasi sesuai dengan apa yang menguntungkan untuk individu atau kelompok tertentu saja. Pemilik modal besar kini menguasai media dan yang lainnya memanfaatkan media massa melalui iklan. Liberalisasi media massa ini mengantarkan pada media yang dikontrol oleh pasar atau biasa disebut dengan market-driven journalism.

Keberadaan media massa yang bebas dari kepentingan – kepentingan pribadi atau kelompok tertentu merupakan syarat sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara yang menerapkan system yang demokratis. Namun seperti telah diuraikan diatas, keberadaan media massa sekarang mendapat tantangan berat dengan munculnya liberalisasi media yang pada akhirnya situasi dan kondisi seperti ini menyebabkan media sebagai pilar ke empat penegak demokrasi justru menjadi boomerang yang menempatkan demokrasi dalam ancaman krisis dan lebih parah lagi mungkin dapat menghilangkan nilai – nilai demokrasi itu sendiri.

Advertisements