Laku Machiavellian di Indonesia


Machiavelli atau Niccolo di Bernardo dei Machiavelli, lahir tanggal 3 Mei 1469 di Firenze, Italia. Dia adalah salah satu tokoh terpenting renaissance yang juga terkenal sebagai bapak realisme dengan berbagai pemikirannya tentang politik, Negara dan hukum. Terutama karena buku Machiavelli yang berjudul Il Principe atau The Prince sering digunakan sebagai “kitab suci” oleh penguasa dalam menjalankan roda pemerintahan di negaranya.

Disadari ataupun tidak, di Indonesia berabad-abad setelah Machiavelli tidak lagi ada, pemikiran Machiavelli masih sering digunakan di dalam menentukan kebijakan pemerintah. Tentunya, hal ini sangat tergantung kepada siapa pemimpin dan pemegang kekuasaannya. Apakah pemimpin tersebut dapat dikategorikan sebagai Machiavellian (pengikut pemikiran Machiavelli) atau bukan. Walaupun dalam kenyataannya, tidak ada pemimpin yang mengaku demikian, namun ada beberapa fakta yang sulit unutk ditampik.

Seperti pada era orde baru. Dibawah kepemimpinan Soeharto Indonesia pernah memiliki beberapa kebijakan yang kental dengan argument Machiavelli yang mengatakan bahwa: “Politik harus dipisahkan dari etika dan moral”. Salah satu kebijakan tersebut adalah adanya larangan penggunaan jilbab untuk siswa sekolah negeri, tahun 1990an. Hal ini merupakan upaya untuk memisahkan kehidupan politik dengan agama, dimana salah satu ciri dari pemikiran Machiavelli di era renaissance adalah juga tentang sekulerisme.

Daniel Dhakidae dalam bukunya yang berjudul “Cendikiawan dan kekuasaan dalam Negara Orde Baru”, memberikan gambaran bagaimana pemerintahan Orde Baru menggunakan agama sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Ia mengatakan bahwa:

Jika kita memeriksa Orde Baru tidak mungkin tanpa memeriksa agama-agama, dan siapapun yang memeriksa agama-agama di Indonesia hampir tidak mungkin tanpa memeriksa Orde Baru. Orde Baru tidak saja mengatur dan mengontrol lembaga-lembaga politik resmi negara, tetapi juga masuk sampai ke dalam unit-unit penting dan halus seperti agama. Beberapa kasus yang diungkapkan seperti intervensi terhadap kelompok Darul Arqam dan Kelompok HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) memberikan gambaran betapa berpengaruhnya pemerintah Orde Baru dalam wilayah agama[1].

Kebijakan sebagai upaya untuk memisahkan agama dengan kehidupan politik tersebut sejatinya juga sangat sejalan dengan pemikiran Machiavelli yang mengatakan bahwa: Negara tidak boleh dikuasai oleh agama. Namun sebaliknya, Negara harus dapat mendominasi agama.

Ajaran lainnya antaralain: Penguasa tidak boleh mengikuti hati nurani, setiap Negara harus memiliki tentara yang kuat/ menolak tentara bayaran dan penguasa selayaknya dicintai dan dibenci sekaligus. Kesemuanya dapat ditemukan dengan sangat mudah di Indonesia.

Sebagai contohnya, ketika presiden SBY berniat untuk menaikan harga BBM dan berpidato tentang keprihatinan rakyat, terutama yang tidak mampu namun pada akhirnya harga BBM tetap naik. Hal tersebut mencerminkan bahwa seorang pemimpin sebenarnya tahu apa yang menjadi dampak dari kebijakannya yang tidak populer tetapi tetap menjadikannya sebuah kebijakan. Hati nuraninya mengatakan “kasihan”, namun logika kepemimpinannya mengatakan hal lain. Sebuah ironi ketika tidak mengikuti hati nurani. Maka, ketika Machiavelli mengatakan bahwasanya penguasa selayaknya dicintai dan dibenci sekaligus pun akhirnya terjadi.

Lalu bagaimana tentang ajaran penguatan kekuatan tentara? Saat ini, hampir semua Negara di Dunia memiliki basis tentara. Bahkan, setiap tahunnya Negara-negara tersebut berusaha untuk meningkatkan kekuatannya. Dalih yang biasanya digunakan adalah untuk menjaga kedaulatan, namun tidak jarang juga kekuatan militer digunakan untuk menjaga pemerintahan dengan berbagai macam efek psikologis yang ditimbulkannya, termasuk rasa takut.

Entah kebetulan atau tidak, di Indonesia Presiden yang berasal dari warga sipil tidak menjabat dalam waktu yang lama, bahkan cenderung sangat singkat. Indonesia pernah punya Habibie, yang menjabat sebagai presiden hanya dalam waktu 2 tahun, kemudian Gusdur yang di impeach dan kemudian lengser, pun demikian dengan Megawati (Wapres saat Gusdur menjabat presiden) tidak memiliki waktu yang cukup lama untuk memimpin Indonesia.

Namun sebaliknya, Soekarno, Soeharto dan kini SBY. Presiden – presiden Indonesia yang kebetulan memiliki huruf awal yang sama yaitu “S” dan memiliki latar belakang militer dapat menjaga kekuasaannya dalam waktu yang cukup lama. Untuk nama yang terakhir disebut dapat memerintah selama dua periode sesuai undang – undang.

“The ends justifies the means”, kata Machiavelli. Mungkin hal ini pula yang dianut oleh beberapa pemimpin – pemimpin Indonesia dan hal tersebut dapat dengan mudah dilakukan jika memiliki power. Di dalam hal ini power tersebut didapat dari kekuatan militer.

Tentu, pendapat atau beberapa ajaran politik Machiavelli ini banyak mendapat tentangan, karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa tertentu. Namun sekali lagi, fakta dapat menunjukan kenyataan yang terkadang tidak dapat diingkari oleh siapapun. Selain itu, dalam melihat ajaran politik hendaknya kita harus juga melihat konteksnya, baik dari segi geografis, sejarah atau politinya sendiri. Seperti sebuah obat, pun demikian system politik. Obat batuk tidak mungkin memiliki kemampuan menyembugkan luka bakar atau luar.

Seperti kata Henry Kissinger:

“Machiavelli telah begitu lama digambarkan sebagai inkarnasi sinisme. Namun, Ia menganggap dirinya sendiri sebagai moralis. Ia melukiskan dunia sesuai dengan apa yang didapatinya, bukan seperti yang diharapkannya. Sesungguhnya, ia yakin bahwa seorang penguasa yang memiliki keyakinan moral kuat sekaligus juga yang bisa melakukan manipulasilah yang dapat bertahan di belantara hidup yang keras ini”.

Bahkan, kini William Liddle menawarkan pendekatan Machiavelli untuk memperbaiki mutu demokrasi di Indonesia, tepatkah?[2] Tentunya sudah ada perdebatan panjang tentangnya, ada yang pro dan ada juga yang menolak.


[1] Daniel Dhakidae, Cendikiawan dan kekuasaan dalam Negara Orde Baru, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm. 734.

[2] Irsyad Rafsadi, Machiavelli dan Demokrasi Kita, Jakarta: Kompas Edisi 1-7 Juli, 2013, hlm. 60

Advertisements